Masyarakat Menengah ke Atas Kena Pembatasan Subsidi BBM

Jakarta - Pemerintah berencana membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas. Subsidi hanya akan diberikan kepada yang benar-benar memerlukan.

"Rata-rata semua setuju bahwa untuk yang menengah ke atas sebaiknya tidak usah diberikan subsidi dan dana yang dihemat untuk infrastruktur," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa usai nonton Sang Pencerah di Plaza Senayan, Jakarta, Minggu (19/9/2010).

Menurutnya, dana yang bisa dihemat dari pengurangan subsidi tersebut bisa digunakan untuk menambah dana infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, pemerintah juga masih menggodok beberapa kriteria lain yang akan dikenakan pembatasan BBM bersubsidi, diantaranya tahun produksi mobil pribadi. Salah satu niatan pemerintah adalah melarang penggunaan BBM Premium untuk mobil keluaran tahun 2005 ke atas.

"Belum diputuskan, sedang dilakukan pengkajian. Biarlah bergulir menjadi wacana di masyarakat dan ada masukan-masukan," imbuhnya.

"Pada prinsipnya, sudahlah yang mampu tidak perlu menggunakan BBM bersubsidi agar kita bisa menghemat dana untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan-pembangunan yang lain," tambahnya.

Analisis : Dengan adanya pembatasan subsidi bagi kalangan menegah keatas sebenarnya akan berdampak positif dan negative, mungkin dampak positifnya yaitu dana yang dihemat dapat dipakai atau digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya, maka pada dasarnya pemerintah sudah berpikir untuk mobil tahun 2005 keatas dkenakan pembatasan subsidi BBM (survey dari Uiversitas Indonesia). Sedangkan dampak negatifnya yaitu dengan adanya penghematan subsidi BBM untuk kalangan menegah keatas maka akan mengakibatkan BBM menjadi mahal, hal ini tentu akan berdampak bagi BBM itu sendiri khususnya pertamina, mungkin akan membuat para konsumen beralih ke BBM yang lain seperti Petronas maupun Shell oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji kebijakan yang tepat sehingga tidak akan terjadi kesalahan dan akan merugikan BUMN itu sendiri.